Laman

Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ekonomi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 08 Oktober 2010

Uang Kertas Rp 100.000 tidak Salah Cetak

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Bank Indonesia menyatakan uang kertas Rp100.000 yang beredar sekarang tidak salah cetak dan tidak akan ditarik peredarannya karena tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.Kepala Biro Humas Bank Indonesia Difi A Johansyah di Jakarta, Rabu mengatakan pernyataan ini dikeluarkan sehubungan dengan beredarnya isu akan ditariknya uang kertas pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno- Hatta yang diisukan mengalami kesalahan cetak pada bagian naskah proklamasi, khususnya pada pencantuman tahun `05.

"Uang Kertas pecahan Rp100.000 bergambar Soekarno-Hatta tidak mengalami kesalahan cetak dan tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah," katanya.

Menurut Difi, Bank Indonesia telah melakukan prosedur perencanaan desain dan pencetakan uang sesuai ketentuan, termasuk berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna memastikan kebenaran dan keabsahan seluruh aspek yang tertera pada uang dimaksud.

"Pencantuman teks proklamasi pada Uang kertas Rp100.000 sudah sesuai dengan naskah asli-nya yaitu tertulis "Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen `05"". Tahun `05 mengacu pada fakta sejarah dimana Jepang masih berkuasa pada saat itu, sehingga penanggalan yang dipergunakan adalah penanggalan Jepang yaitu tahun 2605 yang disingkat `05," katanya.

Untuk itu, kepada seluruh masyarakat, BI mengimbau untuk tidak terpengaruh oleh isu ataupun informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Republika

Minggu, 26 September 2010

Pembatasan BBM Bisa Mundur

Pertamina bisa menunda pengurangan kuota Premium.
JAKARTA -- Pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan mulai Oktober mendatang tampaknya bakal mundur karena pemerintah akan mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi 2010. Ini untuk mengantisipasi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi sampai akhir tahun yang diperkirakan mencapai 39,22 juta kiloliter.
Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo mengatakan, penambahan kuota volume BBM bersubsidi perlu dilakukan karena untuk melaksanakan skema pembatasan atau pengendalian konsumsi BBM bersubsidi memerlukan banyak waktu. "Jadi, kita minta penambahan dulu karena kita ngggak ubah plafon, kita hanya dibatasi sama uang (anggaran subsidi) saja," kata Evita, Jumat (24/9).

Sabtu, 25 September 2010

Premium Tanpa Subsidi Tetap Bayar Pajak

Pemerintah tidak akan membatasi penjualan premium tak bersubsidi.

Menkeu Agus Martowardojo Umumkan Hasil G20 (Antara/Prasetyo Utomo)

VIVAnews - PT Pertamina (Persero) berencana menjual premium tak bersubsidi untuk masyarakat yang tidak mampu membeli Pertamax. Mendengar rencana ini, Kementerian Keuangan menyatakan akan tetap menarik pajak atas penjualan bahan bakar jenis itu.
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo mengatakan, pemerintah tidak akan membatasi penjualan premium tak bersubsidi. Karena, pada dasarnya pemerintah hanya akan menekan beban subsidi, sehingga hanya membatasi konsumsi premium bersubsidi.  "Saya kira yang dibatasi BBM subsidi," kata Agus di Jakarta, Jumat 24 September 2010.
Atas dasar itu, Agus mengatakan, penjualan premium tak bersubsidi tetap dibolehkan dan harus dikenakan pajak pertambahan nilai. "Nanti saya akan minta Badan Kebijakan Fiskal (BKF) untuk menghitungnya," kata Agus.
Pertamina sengaja menyiapkan premium tak bersubsidi, karena hasil evaluasi Pertamina ada kemungkinan konsumen premium masih menginginkan produk yang lebih murah dari Pertamax. Karena itu, solusinya menyiapkan bahan bakar premium tak bersubsidi. Premium ini nantinya kualitasnya lebih baik daripada premium bersubsidi, namun dengan harga di bawah Pertamax.
"Premium dengan harga keekonomian akan kami siapkan kalau mereka tidak mampu membeli Pertamax," kata Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan, tadi siang.  Menurut Karen, langkah tersebut harus dilakukan karena Pertamina tidak mungkin memberikan subsidi premium kepada masyarakat.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Mohammad Harun, menambahkan, perseroan saat ini tengah menyusun berbagai kemungkinan untuk mensubstitusi premium bersubsidi yang akan dibatasi. "Variasi itu (premium tak bersubsidi) sedang dipikirkan," katanya.

• VIVAnews

Kamis, 23 September 2010

Kain Tenun Gedog

Kain Tenun Gedog Tembus Pasar Asia
tubanforever.blogspot.com
ilustrasi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com--Produk kerajinan kain tenun gedog Kabupaten Tuban, Jawa Timur, yang dipamerkan dalam gelar Teknologi Tepat Guna Nasioanl XII di Yogyakarta, 22-26 September 2010, sudah menembus pasar Asia.
Salah seorang perajin tenun gedog asal Tuban, Jawa Timur, Uswatun Hasanah, di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, kain tenun gedog dari Tuban sudah merambah pasar beberapa negara di kawasan Asia, bahkan sebagian juga dipasarkan di Australia dan Belanda. "Setiap bulan rata-rata 300 lembar kain tenun gedog kami ekspor ke berbagai negara," katanya.

Rabu, 22 September 2010

Jatah Premium Dikurangi

Pengusaha SPBU minta perlindungan pemerintah.
JAKARTA-- Pemerintah membatalkan rencana pembatasan penjualan BBM bersubsidi jenis premium dan solar. Sebagai gantinya, pemerintah akan mengurangi pasokan premium di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jawa-Bali.
Rencana pengurangan pasokan premium ini akan dilakukan bertahap di sejumlah kota besar, mulai Oktober mendatang. DKI Jakarta menjadi salah satu kota yang pertama menerapkannya.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Adi Subagyo mengatakan hal ini, Selasa (21/9). BPH Migas sudah menginstruksikan Pertamina untuk menguragi pasokan rutin premium secara merata sekitar delapan persen per SPBU.

Pemerataan Ekonomi

Ali Rama
Sekjen ISEFID (Islamic Economic Forum for Indonesia Development)
Pemudik pada Lebaran Idul Fitri tahun ini diperkirakan mencapai 16-18 juta orang. Fenomena pergerakan jutaan manusia dari kota ke desa ini hanya untuk sementara waktu. Setelah bersilaturahim dengan sejumlah keluarga dan kerabat di kampung halaman, mereka akan kembali lagi ke kota.
Kaum pendatang baru yang bergabung dalam arus balik adalah gelombang angkatan kerja yang terpesona dengan cerita-cerita sukses yang dibawa oleh para pemudik, sehingga mereka memutuskan untuk mengadu nasib di Ibu Kota. Gelombang urbanisasi ini tentunya akan semakin menambah masalah yang sudah kompleks di Ibu Kota, misalnya, kepadatan, kemacetan, pengangguran, kriminalitas, dan permasalahan sosial.

Rabu, 21 Juli 2010

Kelangsungan Program Konversi ke LPG

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki cadangan gas alam terbesar di dunia, yang tentunya hal ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi bagi rakyat. Berdasarkan data Kementerian ESDM (2009), Indonesia memiliki cadangan gas alam sebesar 159,63 TCF (trillion cubic feet) dengan perincian 107,34 TCF merupakan proved reserved dan sebesar 52,29 TCF merupakan potential reserved.

Gas alam memiliki prospek yang lebih potensial dibandingkan minyak bumi. Selain karena cadangannya yang relatif besar, permintaan terhadap gas alam juga sangat tinggi. Di luar negeri, permintaan LNG kini terus meningkat, seperti dari Cina dan India sebagai bahan bakar pembangkit listrik, karena alasan ramah lingkungan. Demikian juga, dengan permintaan gas alam dari pembeli domestik.

Selasa, 20 Juli 2010

Opsi Batasi BBM

Harus ada rencana terpadu pembatasan BBM.

JAKARTA-Skenario pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor terus bermunculan menjelang penerapannya pada September 2010. Setelah mengusulkan membatasi umur kendaraan yang boleh menggunakan BBM bersubsidi, pemerintah kini menggodok kesiapan teknis di lapangan.

Kepala Badan Pengatur Hilir Migas, Tubagus Haryono, mengatakan, saat ini ada sejumlah opsi yang digodok Kementerian ESDM, BPH Migas, Ditjen Migas, dan instansi lainnya. Ia mengatakan, ada empat opsi yang dibicarakan, yaitu pembatasan dengan menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), penempelan stiker di mobil, pembatasan oktan, dan pembatasan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Senin, 19 Juli 2010

Merekalah Pahlawan!

"Apa kabar, Pak?"
"Alhamdulillah, baik, Pak."
"Warungnya bagaimana?"
"Sudah saya tutup."
"Kapan?"
"Kira-kira dua bulan lalu, Pak."

Senyum ia berikan saat saya menyapa. Pak Gatot, begitu kami biasa menyebutnya. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang karyawan rendah di Jakarta yang tengah menanti hari-hari pensiunnya. Seperti banyak orang lain setingkatnya di ibu kota, tentu berat beban hidup yang harus dipikulnya. Tapi, ia tak menampakkan wajah susah. Dengan segala kesederhanaannya, ia menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang cukup tenteram.

Pak Gatot bukan orang yang suka mengeluh. Situasi apa pun akan ia hadapi dengan tenang dan dengan segala keterbatasannya. Termasuk, soal rendahnya gaji di kantor yang ia terima. Ia lebih memilih berusaha mengatasi kesulitan ketimbang mengeluh berkepanjangan.

Kebutuhan Pokok

Kenaikan Kebutuhan Pokok
Harga sejumlah kebutuhan pokok terus melambung. Di berbagai daerah, harga cabai (merah keriting, merah besar, rawit), bawang (merah, putih, dan prei), minyak goreng, gula, beras, dan daging ayam terus melonjak. Cabai merah keriting di sejumlah daerah, seperti Lampung dan Bengkulu, harganya naik mencapai Rp 60.000 per kg. Padahal, pekan sebelumnya masih berkisar antara Rp 24-40 ribu per kg (Republika, 6/7/2010).